PMB

Zona Integritas

Layanan Informasi

Zona Pengawasan

Survey

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan  Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arsip Data 

  • I. Manajemen Perubahan

I.1 Tim Kerja

Kode  Komponen Lampiran Dokumen
a. Pembentukan Tim Kerja [Link Dokumen]
b. Mekanisme penentuan Anggota Tim Kerja  [Link Dokumen]

I.2 Rencana Pembangunan Zona Integritas

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBM [Link Dokumen]
b. Target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM		 [Link Dokumen]
c. Mekanisme/media sosialisasi pembangunan
ZI Menuju WBK/WBBM		 [Link Dokumen]

I.3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a. Kesesuaian Pembangunan Zona Integritas dengan Rencana [Link Dokumen]
b. Monev Pembangunan Zona Integritas [Link Dokumen]
c. Tindak Lanjut Hasil Monev [Link Dokumen]

I.4 Perubahan Pola Fikir dan Budaya Kerja

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a. Peran pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan
pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM		 [Link Dokumen]
b. Penetapan agen perubahan [Link Dokumen]
c. Pembangunan budaya kerja dan pola pikir [Link Dokumen]
d. Keterlibatan anggota organisasi dalam
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM		 [Link Dokumen]

 

  • II. Penata Tatalaksana

     

    II.1 Prosedur Operasional Tetap

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi?  [Link Dokumen]
    b.

    Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan?

    		 [Link Dokumen]
    c. 

    Apakah prosedur operasional tetap telah dievaluasi ?

    		 [Link Dokumen]

    II.2 E-Office

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    Sistem pengukuran kinerja unit menggunakan teknologi informasi 

    		 [Link Dokumen]
    b.

    Operasional manajemen SDM menggunakan teknologi informasi

    		 [Link Dokumen]
    c. 

    Pemberian pelayanan kepada publik menggunakan teknologi informasi

    		 [Link Dokumen]
    d.

    Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam kinerja unit, operasional SDM, dan pemberian layanan kepada publik

    		 [Link Dokumen]

    II.3 Keterbukaan Informasi Publik

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik

    		 [Link Dokumen]
    b.

    Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan keterbukaan informasi publik

    		 [Link Dokumen]

     

  • III. Penataan Sistem Manajemen SDM

     

    III.1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?

    		 [Link Dokumen]
    b.

    Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

    		 [Link Dokumen]
    c. 

    Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi
    kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?

    		 [Link Dokumen]

    III.2 Pola Mutasi Internal

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan ?

    		 [Link Dokumen]
    b.

    Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?

    		 [Link Dokumen]
    c. 

    Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

    		 [Link Dokumen]

    III.3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi?

    		 [Link Dokumen]
    b.

    Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi
    pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

    		 [Link Dokumen]
    c. 

    Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai
    yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan?

    		 [Link Dokumen]
    d. 

    Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
    kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun
    pengembangan kompetensi lainnya?

    		 [Link Dokumen]
    e. 

    Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah
    unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi
    kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?

    		 [Link Dokumen]
    f. 

    Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
    kaitannya dengan perbaikan kinerja?

    		 [Link Dokumen]

    III.4 Penetapan kinerja individu

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi ?

    		 [Link Dokumen]
    b.

    Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki
    kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya?

    		 [Link Dokumen]
    c. 

    Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik?

    		 [Link Dokumen]
    d. 

    Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan
    dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)?

    		 [Link Dokumen]

    III.5 Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?

    		 [Link Dokumen]

    III.6 Sistem Informasi Kepegawaian

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala?

    		 [Link Dokumen]

     

  • IV. Penguatan Akuntabilitas

     

    IV.1 Keterlibatan Pimpinan

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat kegiatan Rencana Kerja?

    		 [Link Dokumen]
    b.

    Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat kegiatan Rapat Kinerja FST?

    		 [Link Dokumen]
    c. 

    Apakah pimpinan terlibat secara langsung dalam memantau rapat pimpinan pembahasan kinerja semester?

    		 [Link Dokumen]

    IV.2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    Apakah dokumen perencanaan sudah ada?

    		 [Link Dokumen]
    b.

    Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?

    		 [Link Dokumen]
    c. 

    Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)?

    		 [Link Dokumen]
    d.

    Apakah indikator kinerja telah SMART?

    		 Belum tersedia
    e.

    Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?

    		 [Link Dokumen]
    f.

    Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?

    		 [Link Dokumen]
    g.

    Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja?

    		 [Link Dokumen]
    h.

    Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten?

    		 [Link Dokumen]

     

  • V. Penguatan Pengawasan

     

    V.1 Pengendalian Gratifikasi

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a. Dokumen Sosialisasi/public campaign serta media informasi yang digunakan [Link Dokumen]
    b. Unit Pengendalian Gratifikasi [Link Dokumen]

    V.2 Penerapan SPIP

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    SK Satgas SPIP dan Pelaksanaan Kerja Satgas SPIP

    		 [Link Dokumen]
    b. Peta Resiko [Link Dokumen]
    c. Media Informasi SPIP [Link Dokumen]

    V.3 Pengaduan Masyarakat

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a. Tautan Layanan Pengaduan Masyarakat, Kotak Saran dan Aduan [Link Dokumen]
    b. Bukti laporan tindak lanjut ajuan [Link Dokumen]
    c. Laporan Monev Penanganan Aduan Masyarakat dan Tindak Lanjutnya [Link Dokumen]

    V. 4 Whistle Blowing System

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a. Sosialisasi Kebijakan WBS-KMA 95/2013 [Link Dokumen]
    b. Laporan Monev WBS dan Tindak Lanjutnya [Link Dokumen]

    V.5 Whistle Blowing System

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a. Identifikasi Pemetaan Kebijakan Benturan Kepentingan [Link Dokumen]
    b. Sosialisasi dan Implementasi [Link Dokumen]
    c. Laporan Monev Penerapaan COI dan Tindak Lanjutnya [Link Dokumen]

     

     

  • VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

     

    VI.1 Standar Pelayanan

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    Standar Pelayanan yang Telah Dimaklumatkan

    		 [Link Dokumen]
    b.

    Sosialisasi Standar Pelayanan

    		 [Link Dokumen]
    c. 

    Penyusunan SOP bagi Pelaksanaan Standar Pelayanan

    		 [Link Dokumen]

    III.2 Budaya Pelayanan Prima

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    Notulen atau laporan kegiatan

    		 [Link Dokumen]
    b.

    Media Informasi Layanan

    		 [Link Dokumen]
    c. 

    Reward/punishment bagi pelaksana & penerima layanan

    		 [Link Dokumen]
    d.  Sarana Layanan Terpadu [Link Dokumen]

    III.3 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

    Kode Komponen Lampiran Dokumen
    a.

    Survei Kepuasan Layanan

    		 [Link Dokumen]
    b.

    Hasil Survei Kepuasan Layanan

    		 [Link Dokumen]

     

 Profil Agent of Change

Agent of change merupakan sosok penggerak perubahan ke arah yang lebih baik melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengangkat beberapa agen of change berdasarkan beberapa bidang kategori:

1