Zona Integritas FST
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

I.1 Tim Kerja

Kode  Komponen Lampiran Dokumen
a. Pembentukan Tim Kerja [Link Dokumen]
b. Mekanisme penentuan Anggota Tim Kerja  [Link Dokumen]

I.2 Rencana Pembangunan Zona Integritas

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBM [Link Dokumen]
b. Target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
[Link Dokumen]
c. Mekanisme/media sosialisasi pembangunan
ZI Menuju WBK/WBBM
[Link Dokumen]

I.3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a. Kesesuaian Pembangunan Zona Integritas dengan Rencana [Link Dokumen]
b. Monev Pembangunan Zona Integritas [Link Dokumen]
c. Tindak Lanjut Hasil Monev [Link Dokumen]

I.4 Perubahan Pola Fikir dan Budaya Kerja

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a. Peran pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan
pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
[Link Dokumen]
b. Penetapan agen perubahan [Link Dokumen]
c. Pembangunan budaya kerja dan pola pikir [Link Dokumen]
d. Keterlibatan anggota organisasi dalam
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
[Link Dokumen]

Dokumen Reform Area Manajemen Perubahan [Link Dokumen]

II.1 Prosedur Operasional Tetap

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi?  [Link Dokumen]
b.

Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan?

[Link Dokumen]
c. 

Apakah prosedur operasional tetap telah dievaluasi?

[Link Dokumen]

II.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a. Sistem pengukuran kinerja unit menggunakan teknologi informasi [Link Dokumen]
b.

Operasional manajemen SDM menggunakan teknologi informasi

[Link Dokumen]
c. 

Pemberian pelayanan kepada publik menggunakan teknologi informasi

[Link Dokumen]
d.

Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam kinerja unit, operasional SDM, dan pemberian layanan kepada publik

[Link Dokumen]

II.3 Keterbukaan Informasi Publik

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik

[Link Dokumen]
b.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan keterbukaan informasi publik

[Link Dokumen]

 

Dokumen Reform Area Penataan Tata Laksana [Link Dokumen]

III.1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?

[Link Dokumen]
b.

Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

[Link Dokumen]
c. 

Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?

[Link Dokumen]

III.2 Pola Mutasi Internal

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan ?

[Link Dokumen]
b.

Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?

[Link Dokumen]
c. 

Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

[Link Dokumen]

III.3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi?

[Link Dokumen]
b.

Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi
pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

[Link Dokumen]
c. 

Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan?

[Link Dokumen]
d. 

Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya?

[Link Dokumen]
e. 

Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?

[Link Dokumen]
f. 

Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja?

[Link Dokumen]

III.4 Penetapan kinerja individu

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi?

[Link Dokumen]
b.

Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya?

[Link Dokumen]
c. 

Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik?

[Link Dokumen]
d. 

Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)?

[Link Dokumen]

III.5 Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?

[Link Dokumen]

III.6 Sistem Informasi Kepegawaian

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala?

[Link Dokumen]

Dokumen Reform Area Penataan Sistem Manajemen SDM [Link Dokumen]

IV.1 Keterlibatan Pimpinan

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan?

[Link Dokumen]
b.

Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja?

[Link Dokumen]
c. 

Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala?

[Link Dokumen]

IV.2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Apakah dokumen perencanaan sudah ada?

[Link Dokumen]
b.

Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?

[Link Dokumen]
c. 

Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)?

[Link Dokumen]
d.

Apakah indikator kinerja telah SMART?

[Link Dokumen]
e.

Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?

[Link Dokumen]
f.

Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?

[Link Dokumen]
g.

Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja?

[Link Dokumen]
h.

Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten?

[Link Dokumen]
Dokumen Reform Area Penguatan Akuntabilitas [Link Dokumen]

 

 

V.1 Pengendalian Gratifikasi

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Telah Dilakukakan Public Campaign Tentang Pengendalian Gratifikasi

[Link Dokumen]
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan [Link Dokumen]

V.2 Penerapan SPIP

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Telah dibangun lingkungan pengendalian

[Link Dokumen]
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan [Link Dokumen]
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi [Link Dokumen]
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait [Link Dokumen]

V.3 Pengaduan Masyarakat

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a. Tautan Layanan Pengaduan Masyarakat, Kotak Saran dan Aduan [Link Dokumen] 
b. Bukti laporan tindak lanjut ajuan [Link Dokumen]
c. Laporan Monev Penanganan Aduan Masyarakat dan Tindak Lanjutnya [Link Dokumen]

V. 4 Whistle Blowing System

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a. Whistle Blowing System telah diterapkan [Link Dokumen]
b. Laporan Monev WBS dan Tindak Lanjutnya [Link Dokumen]

V.5 Penangangan Benturan Kepentingan

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a. Identifikasi Pemetaan Kebijakan Benturan Kepentingan [Link Dokumen] 
b. Sosialisasi dan Implementasi [Link Dokumen] 
c. Laporan Monev Penerapaan COI dan Tindak Lanjutnya [Link Dokumen]
Dokumen Reform Area penguatan dan Pengawasan [Link Dokumen]

VI.1 Standar Pelayanan

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Terdapat kebijakan standar pelayanan

[Link Dokumen] 
b.

Standar pelayanan telah dimaklumatkan

[Link Dokumen]
c. 

Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

[Link Dokumen]
d. 

Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan

[Link Dokumen]

VI.2 Budaya Pelayanan Prima

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau
kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima

[Link Dokumen]
b.

Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

[Link Dokumen]
c. 

Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan

[Link Dokumen]
d. 

Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

[Link Dokumen]
e. 

Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

[Link Dokumen] 
f. 

Terdapat inovasi pelayanan

[Link Dokumen]

VI.3 Pengelolaan Pengaduan

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Terdapat Media Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan yang Terintegrasi dengan SP4N-Lapor

[Link Dokumen]
b.

Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan

[Link Dokumen]
c.

Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi

[Link Dokumen]

VI.4 Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

[Link Dokumen]
b.

Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

[Link Dokumen]
c.

Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat

[Link Dokumen]

VI.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kode Komponen Lampiran Dokumen
a.

Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

[Link Dokumen]
b.

Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi

[Link Dokumen]
c.

Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus

[Link Dokumen]

Dokumen Reform Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik [Link Dokumen]